Jakarta, 14 Februari 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer, Uang Kuliah Tunggal (UKT), maupun beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kepastian ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta.

arasatas.com

"Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani.

Ia menegaskan, efisiensi tidak akan memengaruhi belanja untuk tenaga honorer. Pemerintah akan memastikan kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan publik.

Sri Mulyani juga menepis isu pemotongan beasiswa KIP. "Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujarnya.

Tahun 2025, beasiswa KIP tetap diberikan kepada 1.040.192 mahasiswa dengan anggaran Rp14,7 triliun. Selain itu, beasiswa LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendikbud, serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama tetap berjalan sesuai kontrak yang sudah disepakati.