Aras Atas - Jakarta | Front Pengadilan Rakyat mengajak seluruh elemen masyarakat—buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat adat—turun ke jalan pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 12.00 di depan Gedung DPR RI. Bergabunglah bersama GMNI, JATAM, FMN, LMND, AMP, SP-NTT, dan organisasi lainnya untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat!

sumber: front pengadilan rakyat

Titik aksi akan digelar depan halaman Gedung DPR RI. Aksi ini untuk menolak pengesahan RUU Minerba yang mengancam lingkungan dan hak rakyat, serta menolak RUU Sisdiknas yang melegalkan komersialisasi pendidikan. Hentikan pemotongan anggaran dan keterlibatan aparat dalam ruang sipil! Jangan diam—suaramu adalah kekuatan!

Dalam rilis yang di bagikan Front Pengadilan Rayat menyerukan berbagai tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, di antaranya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang dinilai berpotensi memperparah kerusakan lingkungan serta mengancam hak masyarakat adat dan petani. Mereka juga menolak pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku UMKM.

Selain itu, mereka mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dianggap akan semakin meliberalisasi dan mengkomersialisasi pendidikan. Massa juga menolak pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dikemas dalam kebijakan “efisiensi” serta menuntut dihentikannya keterlibatan TNI dan Polri dalam ruang sipil.

“RUU Minerba akan membuka jalan bagi eksploitasi besar-besaran dengan dalih hilirisasi dan swasembada energi. Ini hanya akan menguntungkan segelintir elit dan mengorbankan masyarakat adat, petani, serta ekosistem yang sudah kritis,” kata salah satu perwakilan JATAM dalam orasinya.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) di sebagian kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Menurut mereka, proyek tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan berpotensi merampas ruang hidup warga sekitar.

Aksi ini digelar sebagai respons terhadap langkah DPR RI yang dinilai sewenang-wenang dalam mengesahkan RUU Minerba tanpa keterlibatan publik yang bermakna. Para demonstran menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan tidak segan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.