Aras Atas | Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuang-buang uang untuk proyek tanpa arah! Anggaran yang sebelumnya tersedot ke program tak jelas kini akan dialihkan ke inisiatif strategis yang benar-benar berdampak bagi rakyat.

Dalam pidatonya di World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai Kamis 13/2 lalu, Prabowo dengan lantang menyampaikan bahwa negara berhasil menghemat sekitar US$20 miliar atau Rp327 triliun, setara dengan 10% dari anggaran tahunan.

"Melalui pengelolaan anggaran negara yang cermat, kami telah menghemat lebih dari US$20 miliar, setara dengan sekitar 10% dari anggaran tahunan kami," ujar Prabowo dalam forum internasional tersebut.

Menurutnya, penghematan itu tak akan dibiarkan mengendap begitu saja. Dana yang sebelumnya tersedot ke proyek tanpa strategi akan langsung dialihkan ke lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang siap mengubah wajah Indonesia.

Apa saja proyek yang dimaksud? Prabowo menyebutkan investasi besar-besaran di sektor industri hilir, termasuk nikel, bauksit, tembaga, dan mineral lainnya. Tujuannya jelas: menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah juga serius mengembangkan industri petrokimia skala besar serta pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah ini bukan sekadar jargon modernisasi, melainkan strategi konkret untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Di sektor pangan, Prabowo menargetkan Indonesia bukan lagi jadi negara pengimpor, melainkan eksportir pangan utama dalam beberapa tahun ke depan. Investasi pun digelontorkan untuk mendukung produksi protein, budidaya akuakultur, serta pengembangan energi bersih dan terbarukan.

"Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur, dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang kaya," tandas Prabowo.

Singkatnya, era anggaran bocor tanpa manfaat sudah berakhir! Kini, setiap rupiah yang dikelola negara harus menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.