Atas Atas - Narasi | Atas nama kebebasan Berpendapat yang dijamin oleh Undang-undang, dengan tulisan ini saya ingin mengungkapkan argument kritis. Atas apa yang sedang terjadi kemarin, hari ini dan seterusnya. Tepatnya, tentang aksi massa dan poin tuntutan "evaluasi" program Makan Siang Gratis/MBG. Evaluasi artinya bukan menghentikan. Ini yang perlu dikawal ketat. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah senjata politik Prabowo yang mengantarnya ke kursi RI-1. Janji ini laris manis di masyarakat, terutama kalangan bawah yang berharap kesejahteraan. Tapi, setelah berjalan, program ini malah jadi bumerang. Pemangkasan anggaran besar-besaran dilakukan demi membiayai proyek ini, dan dampaknya mulai terasa di sektor lain.

Gambar Ilustasi : arasatas.com

Salah satu sektor yang terdampak adalah pendidikan tinggi. Pemerintah memutuskan menunda pencairan tunjangan profesi dosen serta membatalkan 400 ribu guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Alasannya? Efisiensi anggaran. Sementara anak-anak sekolah bisa makan gratis, para pendidik justru dikorbankan. Apakah ini bentuk keberpihakan pada pendidikan atau justru kemunduran?

Mahasiswa, lewat aksi "Indonesia Gelap," menuntut evaluasi program ini. Dalih mereka? Efisiensi anggaran. Tapi ini justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah mahasiswa benar-benar ingin program ini dievaluasi demi rakyat, atau mereka hanya memainkan agenda politik tertentu? Jika MBG dihentikan, bukankah itu pengkhianatan terhadap rakyat yang memilih Prabowo karena janji ini? Artinya, kawal terus! 

Di sisi lain, pemerintah juga harus dikritisi. Menyediakan makan gratis untuk jutaan anak sekolah itu mulia, tapi jika dilakukan dengan mengorbankan sektor lain, apakah ini solusi atau justru jebakan? Infrastruktur terbengkalai, anggaran kementerian dipangkas, bahkan layanan publik ikut terdampak. Ini keputusan berani, tapi apakah bijak?

Ekonom dan pakar kebijakan mulai angkat bicara. Pemangkasan Rp 306,6 triliun dari berbagai sektor dianggap terlalu ekstrem. "Kalau kebijakan ini tidak dikelola dengan baik, bisa jadi bom waktu bagi perekonomian," ujar seorang ekonom dari INDEF (Institut for Development of Economics and Finance). (Tribunnews, 18/2/2025)

Mahasiswa menyoroti dampak sosialnya. Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wiguna, mengatakan: "Siswa memang bisa makan siang gratis, tapi bagaimana dengan orang tua mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan karena proyek infrastruktur dihentikan?" Pernyataan ini logis. Jika program ini hanya memberikan makan siang tetapi merugikan ekonomi makro, apakah itu benar-benar solusi? (Tribunnews, 18/2/2025)

Belum lagi nasib para dosen dan guru yang terkatung-katung akibat pemangkasan anggaran. Sebanyak 400 ribu guru yang telah mengikuti PPG terpaksa gigit jari karena pembatalan penempatan mereka. Dosen pun menghadapi ketidakpastian dengan pemotongan tunjangan profesi. Jika pendidikan adalah prioritas, mengapa mereka dikorbankan demi satu program?

Namun, apakah mahasiswa benar-benar memperjuangkan rakyat? Atau ini hanya aksi politis yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu? Jika mereka serius menuntut evaluasi, seharusnya mereka juga memberikan solusi, bukan sekadar demonstrasi.

Sementara itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab. Transparansi anggaran perlu diperjelas. Jika memangkas dana kementerian adalah satu-satunya cara membiayai MBG, lantas bagaimana dengan sektor lain yang ikut terdampak? Apakah ada rencana jangka panjang, atau ini sekadar manuver politik?

Kesimpulannya, baik mahasiswa maupun pemerintah sama-sama memiliki kepentingan dalam isu ini. Evaluasi memang penting, tapi tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan politik semata. Jika MBG dihentikan karena tekanan politik, yang rugi bukan mahasiswa atau pemerintah, tapi rakyat yang sudah telanjur berharap.

Jadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari evaluasi ini? Pemerintah yang bisa menghindari krisis anggaran, atau mahasiswa yang bisa mengklaim kemenangan politik? Atau justru rakyat yang lagi-lagi jadi korban permainan elite?

"Awas, makan siang gratis jangan sampai lolos." Kawal terus sampai evaluasi yang sesungguhnya terjadi. Makan Siang Gratis terus berlanjut, tapi program di sektor lain jangan sampai dihapus dengan dalih pemangkasan anggaran.

---

Penulis: Ali

Penyunting: arasatas.com