Aras Atas - Nasional | Gelombang kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin kencang. Kali ini, mahasiswa Indonesia di Canberra, Australia, menyuarakan keprihatinan mereka dalam seruan bertajuk Menolak Gelap Menjadi Kelam. Mereka menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan mencederai demokrasi.

Dalam rilisnya, mereka menyebut DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan, bahkan memperkuat kuasanya dengan Peraturan DPR No. 1/2025. Mereka juga mengkritik pemanggilan hakim ke Istana dan sensor terhadap lagu kritik sosial ‘Bayar-Bayar’.

Mereka mengkritik DPR yang enggan menggunakan hak interpelasi dan angket, serta menyoroti pembungkaman ekspresi publik seperti pelarangan lagu ‘Bayar-Bayar’ dan represifitas aparat di Papua.

"Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan malah seperti 'tercocok hidung'. Hak interpelasi dan angket yang bisa digunakan justru diabaikan," tulis Forum Mahasiswa Indonesia Canberra dalam rilisnya. 

Pemerintah juga dianggap anti-kritik setelah lagu ‘Bayar-Bayar’ dari musisi punk Sukatani dihapus dari platform musik digital. Lagu itu mengkritik oknum aparat yang kerap meminta bayaran dalam urusan administrasi. "Negara gagal mengelola kebebasan berekspresi dan malah memilih membungkam kritik," tambah rilis tersebut.

Mahasiswa mendesak aparat TNI-Polri berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan. “Sejarah akan mencatat apakah pemerintah ini bekerja untuk rakyat atau hanya besar dalam retorika,” tegas mereka dalam pernyataan resmi. 

Mahasiswa Canberra turut mengecam kekerasan aparat terhadap demonstrasi mahasiswa di Papua yang menolak kebijakan MBG. "Ini bukti cacatnya pemahaman sebagian aparat dalam mengelola ekspresi publik," tegas mereka.

Tagar #IndonesiaGelap mencuat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai gagal. Mahasiswa Canberra menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang kacau, lonjakan harga gas elpiji 3 kg, hingga proyek pagar laut yang bermasalah. Selain itu, mereka menyoroti kebijakan luar negeri yang dianggap terlalu lunak terhadap China di Laut China Selatan serta keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS tanpa kajian mendalam.

Para Mahasiswa membuat tiga tuntutan utama: (1) Pemerintah menjawab tuntutan #IndonesiaGelap secara resmi, (2) DPR menjalankan hak interpelasi dan angket terhadap kebijakan pemerintah, serta (3) Aparat TNI-Polri tidak mengkriminalisasi demonstran, terutama kelompok rentan.

Mereka berharap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membuktikan diri sebagai pemimpin untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya besar dalam retorika."Kami memang berada di Canberra, tapi jiwa kami bersama rakyat di Indonesia," tulis mereka.