Workshop Publik & Demokrasi: IPK Naik, Demokrasi Menurun

Aras Atas - Minggu, 23 Maret 2025, AJI Jakarta bersama Indonesia Corruption Watch mengadakan Workshop Kebijakan Publik dan Demokrasi di Sekretariat AJI, Kalibata, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah jurnalis serta beberapa narasumber penting, antara lain Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, dan Aktivis Hak-Hak Perempuan serta ahli politik, Siti Musdah Mulia.

Indeks Korupsi dan Kesehatan Demokrasi

Amir Arief menjelaskan bahwa pada tahun 2024, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan peningkatan. Ia menambahkan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan indikator baru, yakni 'World Economic Forum EOS'. Meski indikator ekonomi mengalami perbaikan, indikator demokrasi justru mengalami penurunan.

"Mungkin ini ya karena nambah 1 indikator, jadi lumayan naik. kalau kita berbangga indeks persepsi korupsi kita naik, jangan bangga dulu, kondisi antikorupsi tidak membaik sebenarnya di tahun 2024,"

Ia menegaskan bahwa perbaikan angka IPK tidak mencerminkan peningkatan nyata dalam kondisi antikorupsi di tanah air. "Kesehatan demokrasi kita malah turun di tahun 2024. Tapi kita terbantunya oleh World Economic Forum," ujar Amir Arief.

Tantangan Politik Identitas

Sementara itu, Siti Musdah Mulia mengkritisi maraknya politik identitas yang, menurutnya, menghambat kemajuan demokrasi. Ia mengungkapkan bahwa politik identitas kerap digunakan sebagai alat mobilisasi massa yang mudah dan murah, dengan tujuan menggugah emosi masyarakat.

Menurutnya, penggunaan politik identitas secara berlebihan dapat menciptakan situasi di mana satu identitas dianggap lebih unggul, sedangkan identitas lainnya dikesampingkan.

"Dan juga berbahaya jika politik identitas dipakai sebagai legitimasi untuk menerima tradisi, doktrin, sejarah dan pandangan tanpa kritik,"

Siti Musdah Mulia menambahkan bahwa jika politik identitas terus berkembang, maka batas antara agama dan negara akan semakin kabur, sehingga mengancam prinsip demokrasi yang inklusif dan toleran.

Acara ini memberikan ruang bagi para peserta untuk mendiskusikan secara kritis dinamika IPK, kesehatan demokrasi, dan dampak politik identitas terhadap tatanan politik di Indonesia. 

Diskusi yang berlangsung secara terbuka dan terstruktur ini diharapkan dapat memicu perbaikan dalam kebijakan antikorupsi dan memperkuat fondasi demokrasi di masa depan.

__________________________

Narahubung:

AJI Jakarta – https://wa.me/6281935007007